Company Registration at Paul Hype Page Indonesia

Jun 205 mins

Dari yang sudah kamu ketahui sekarang, ada banyak macam-macam pajak di Indonesia yang perlu kamu sadari, baik pajak individu maupun pajak perusahaan.

Untuk perusahaan, selain pengajuan pelaporan pajak perusahaan tahunan dan laporan keuangan tahunan, perusahaan di Indonesia, baik PT lokal maupun Perusahaan PT PMA mempunyai kewajiban untuk menyerahkan Laporan Tahunan sesuai dengan Hukum Perusahaan Indonesia.

Kewajiban Laporan Tahunan Bagi Perusahaan di Indonesia

Berdasarkan Pasal 66 (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan”), jajaran direksi sebuah perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). RUPS dimana penyerahannya itu sendiri disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”).

Laporan keuangan, salah satu konten dari laporan tahunan, harus disiapkan berdasarkan laporan standar akuntansi keuangan.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (4) UUPT, bagi perseroan yang wajib diaudit, maka neraca dan laporan laba rugi terkait yang telah diaudit disampaikan kepada Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konten dari laporan tahunan

Laporan Tahunan ini sendiri, menurut Pasal 66 (2) UUPT, sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Laporan keungan yang terdiri dari beberapa hal ini:

  • Neraca Tahun Buku terakhir dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

  • Laporan Laba Rugi;

  • Laporan Arus Kas;

  • Laporan perubahan Ekuitas perusahaan; dan

  • Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Laporan dari aktivitas perusahaan pada tahun dalam Tahun Buku terakhir;

3. Laporan implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) oleh Perusahaan

4. Laporan atas tugas pengawasan yang telah dilakukan Direksi selama tahun buku sebelumnya; dan

5. Nama-nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta gaji masing-masing anggota termasuk tunjangan dan/atau tunjangan yang diterima masing-masing dalam Tahun Buku terakhir

Siapa yang bertanggung jawab dalam membuat Pelaporan Pajak Badan Tahunan?

Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh semua anggota dari jajaran direksi dan jajaran komisaris selama periode jabatan pada tahun buku yang bersangkutan, dan harus disediakan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS untuk diperiksa oleh pemegang saham. Hal itu diatur dalam Pasal 67 UUPT.

Apabila anggota direksi atau anggota dewan komisaris tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan harus menyatakan alasannya secara tertulis, atau dalam surat tersendiri yang dilampirkan pada laporan tahunan. Apabila yang mengajukan keberatan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut, maka laporan tahunan dianggap disetujui.

Mengaudit Laporan Tahunan

Dalam pasal 68 ayat (1) UUPT, anggota dari jajaran direksi diwajibkan untuk menyerahkan laporan tahunan dari perusahaan untuk diaudit oleh akuntan public jika:

  • Aktivitas dari perusahaan adalah untuk mengumpulkan dan/atau mengelola dana masyarakat, seperti bank, asuransi, reksa dana;

  • Perusahaan menerbitkan surat pengakuan utang kepada publik;

  • Perusahaan adalah perusahaan publik;

  • Perusahaan adalah perusahaan milik negara;

  • Perusahaan memiliki aset dan/atau penjualan dengan nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah)

  • Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika kewajiban itu tidak dapat dipenuhi, laporan keuangan tidak akan disahkan oleh RUPS. Laporan hasil pemeriksaan akuntan publik harus disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui direksi.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, anggota direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng jika laporan keuangan yang disampaikan tidak benar atau menyesatkan. Namun demikian, apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya, maka anggota direksi dan dewan komisaris dapat dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Setelah jajaran komisaris memberikan persetujuan, jajaran direksi bertanggung jawab untuk menahan RUPST untuk menyampaikan Laporan Tahunan di hadapan para pemegang saham Perseroan untuk disetujui. Diberitahukan bahwa RUPST dapat disetujui melalui RUPS Luar Biasa (RUPSLB) atau dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham.

Batas Akhir Laporan Tahunan

Laporan Tahunan harus dibuat dan disetujui setidaknya 6 bulan setelah akhir dari Tahun Anggaran terbaru.

Keterlambatan penyerahan dari laporan tahunan adalah tanggung jawab dari jajaran direksi, dan anggota dari dewan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara tanggung renteng kepada setiap pihak yang dirugikan karena kelalaiannya menyampaikan laporan tahunan.

Namun, UUPT tidak mengatur sanksi yang berlaku bagi Direksi yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan dalam Tahun Buku kepada RUPS.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal Indonesia (LKPM)

Setiap perseroan terbatas milik asing (PT PMA) wajib menyampaikan laporan mengenai proses kegiatan penanaman modalnya sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala tentang kemajuan perusahaan dan kendala yang dihadapi investor. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) akan membantu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menganalisis dan menemukan solusi atas tantangan yang dihadapi investor di Indonesia.

LKPM dimaksudkan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. LKPM mencakup semua perusahaan penanaman modal di semua lokasi dan dari setiap bidang usaha, kecuali perusahaan di bidang perdagangan. Bagi perusahaan yang melakukan penanaman modal di bidang usaha perdagangan, LKPM hanya akan didasarkan pada lokasi yang tercantum dalam izin prinsip usaha.

Corporate Tax checker

Periode Pelaporan

Tergantung pada badan hukum perusahaan dan di tahap mana proses perkembangan perusahaan, tenggat waktu pelaporan LKPM berbeda-beda. Perusahaan yang masih dalam proses pengembangan wajib melaporkan secara berkala setiap 3 bulan, sebagai berikut: 

Januari-Maret

• LKPM harus diserahkan paling lambat tanggal 10 April tahun itu.

April-Juni

• LKPM harus diserahkan paling lambat tanggal 10 Juli tahun itu.

Juli-September

• LKPM harus diserahkan paling lambat tanggal 10 Oktober tahun itu.

Oktober-September

• LKPM harus sudah disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya

Bagi perusahaan yang telah memperoleh izin usaha, LKPM disampaikan per semester (setiap 6 bulan), sebagai berikut:

LKPM Semester I periode Januari – Juni

• LKPM harus sudah disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli tahun tersebut. LKPM harus sudah disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli tahun tersebut.

LKPM Semester II periode Juli – Desember 

• LKPM harus sudah disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Untuk kantor perwakilan perusahaan asing, LKPM disampaikan satu kali setiap akhir tahun.

Penanam modal asing juga harus mengetahui bahwa untuk setiap perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya meliputi lebih dari satu kabupaten/kota, wajib menyampaikan LKPM untuk setiap kabupaten/kota.

Perusahaan yang juga memiliki investasi di beberapa sektor usaha, juga harus melaporkan setiap bidang usaha dalam laporan tersendiri. Bagi perusahaan yang berada di kawasan perdagangan bebas dan kawasan pelabuhan bebas serta kawasan ekonomi tertentu lainnya, wajib menyampaikan LKPM kepada masing-masing kepala kawasan yang bersangkutan.

Perusahaan yang telah menyelesaikan penggabungan, perusahaan yang baru bergabung wajib menyampaikan LKPM untuk seluruh kegiatan penanaman modal hasil penggabungan.

Tata-Cara-Pelaporan-Pajak-Badan

Perusahaan wajib menyampaikan LKPM sesuai dengan formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM tentang LKPM. Penyampaian LKPM dapat dilakukan dengan beberapa cara:

  • Mengisi aplikasi secara online melalui SPIPISE (Sistem Layanan Informasi dan Perizinan Investasi Elektronik)

  • Melalui faksimili atau menyerahkan hardcopy langsung kepada Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

  • Melalui email ke alamat lkpm@bkpm.go.id

Perusahaan juga harus menunjuk penanggung jawab untuk mengkoordinasikan pembuatan LKPM dan nama yang ditunjuk harus disampaikan secara tertulis kepada BKPM dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM tentang LKPM.

Perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM dikenakan sanksi administratif yang dapat mengakibatkan dicabutnya izin penanaman modal atau fasilitas penanaman modal.

Berpikir untuk mendirikan perusahaan Anda di Indonesia? Hubungi kami untuk konsultasi gratis tentang pendirian perusahaan dan layanan perusahaan lainnya seperti perpajakan hari ini!

contact us

FAQs

Apa bisnis terbaik untuk dibuka di Indonesia?2022-05-25T16:27:45+08:00

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, ini memungkinkan agen perjalanan untuk menuai hasil dari lalu lintas turis yang tinggi. Selain itu, Indonesia unggul dalam industri manufaktur, konstruksi dan e-commerce untuk investasi asing.

Apakah orang Indonesia ramah terhadap orang asing?2022-05-25T16:27:57+08:00

Ya. Salah satu aspek Indonesia yang paling berkesan yang diingat orang asing adalah kehangatan dan keramahan penduduknya. Orang-orangnya ramah dan karena budaya hormat mereka, orang asing merasa nyaman ketika berbicara dengan penduduk setempat, mulai dari senyum sederhana atau anggukan pengakuan hingga memanggil satu sama lain dengan ‘Nona’ dan ‘Tuan’.

Seberapa ketat undang-undang perpajakan Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain?2022-05-25T16:28:11+08:00

Hukum yang mengatur perpajakan, penghindaran pajak, dan penghindaran pajak sangat ketat di Indonesia. Pemerintah Indonesia sengaja memilih untuk memperketat undang-undang perpajakan negara untuk mencegah calon pelanggar melakukan kejahatan pajak.

Negara bagian mana di Indonesia yang memiliki peluang bisnis terbaik?2022-05-25T16:28:23+08:00

Indonesia memiliki banyak hal untuk ditawarkan, mulai dari pertanian, hingga manufaktur dan bisnis. Tergantung pada industri yang Anda lihat, ada berbagai daerah di Indonesia yang unggul di bidang ini.

Misalnya, Surabaya, Jawa Timur populer untuk investasi asing karena memiliki salah satu pertumbuhan properti tertinggi di Indonesia, juga peringkat lima kota teratas di Asia untuk berinvestasi.

Share This Story, Choose Your Platform!

Just keep reading...

click here to view our fourm threads

Join the discussions