What’s in this article
Saat individu atau perusahaan mempunyai pendapatan yang bersumber dari luar negri, mereka dapat dikenakan pajak dari negara mereka sendiri dan juga negara dimana mereka mendapatkan sumber pendapatannya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, banyak negara secara global telah menerapkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) satu sama lain, termasuk Indonesia.
Apa itu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah suatu perjanjian antara dua negara, yang dimaksudkan untuk menghapus pajak berganda yang seharusnya dikenakan pada orang pribadi yang merupakan wajib pajak lebih dari satu negara pada waktu yang bersamaan.
Tujuan utama dari perjanjian tersebut adalah untuk mencegah wajib pajak membayar pajak kepada otoritas pajak kedua negara. Biasanya, jumlah pajak yang terutang didasarkan pada jumlah hari wajib pajak bekerja di setiap negara.
Kepentingan dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Setiap otoritas pajak negara ditugaskan untuk mengenakan pajak atas semua pendapatan yang dihasilkan di dalam wilayah negara tersebut. Namun, dalam kasus di mana dua negara terlibat dalam perpajakan internasional, mungkin ada masalah pajak berganda yang dikenakan pada wajib pajak yang kadang-kadang muncul.
Karena P3B mencegah timbulnya pajak berganda yang akan menyebabkan pendapatan dikenakan pajak di kedua negara yang terlibat, hal itu memungkinkan beban pajak seseorang menjadi sangat berkurang.
P3B menyediakan informasi pertukaran pajak internasional untuk otoritas pajak tersebut dari masing-masing negara yang terlibat. Informasi tersebut membantu dalam mengurangi biaya administrasi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak masing-masing negara.
P3B juga memiliki status hukum. Ini karena undang-undang di sebagian besar negara menyebutkan bagaimana perpajakan internasional atas penghasilan harus dikenakan kepada wajib pajak.
Alasan lain mengapa P3B menjadi penting terletak pada fakta bahwa mereka mendorong kegiatan penanaman modal asing untuk dilakukan. Sebab, undang-undang tentang penanaman modal asing yang berkaitan dengan P3B akan diatur dengan jelas. Oleh karena itu, investor tidak perlu khawatir tentang perincian spesifik dari undang-undang perpajakan internasional mana pun.
Pihak berwenang yang mengawasi P3B harus menyediakan:
Mengapa Indonesia adalah bagian dari banyak Perjanjian Pajak Berganda?
Indonesia adalah negara yang paling banyak populasinya di Asia Tenggara. Terlebih lagi, ekonomi Indonesia telah berkembang pesat dan dengan kecepatan stabil di beberapa tahun belakang. Faktor-faktor ini telah membuat banyak warga asing untuk tinggal dan bekerja di Indonesia.
Untuk diklasifikasikan sebagai wajib pajak, orang asing harus berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Setelah diklasifikasikan sebagai wajib pajak, mereka akan dapat memanfaatkan banyak P3B di Indonesia.
Lebih jauh lagi, negara ini merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam; fakta ini juga berfungsi untuk menarik investor asing langsung ke negara tersebut.
Jumlah investasi asing langsung di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Investor langsung asing ini sering menjadi wajib pajak Indonesia padahal sudah menjadi wajib pajak di negara asalnya masing-masing; dengan demikian, DTA akan berlaku terhadap investor tersebut.
Jumlah penduduk Indonesia yang besar juga menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk berbagai perusahaan dan industri di dalam negeri. Hal ini pada gilirannya menyebabkan perekonomian tumbuh dan selanjutnya menyebabkan orang asing berkeinginan untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi dengan datang ke Indonesia untuk tinggal dan bekerja.
Ketika orang asing tersebut menjadi wajib pajak Indonesia, mereka juga akan mendapatkan keuntungan dari keberadaan dan penggunaan DTA tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa alasan penting mengapa Indonesia terlibat dalam DTA dengan banyak negara berbeda.
Bagaimana Perjanjian Pajak Berganda Telah Membawa Manfaat bagi Indonesia
Perjanjian Pajak Berganda Indonesia disuguhkan untuk membuat tempat ini menjadi lebih atraktif bagi investor dari berbagai macam negara, karena investor asing dapat memahami kalau mereka dapat menghindari pajak berganda.
Beberapa manfaat dari perjanjian pajak berganda antara lain:
Penggelapan Pajak & Penghindaran Pajak di Indonesia
Penggelapan pajak adalah praktik ilegal karena gagal mengajukan pajak seseorang sesuai dengan aturan perpajakan negara tertentu. Banyak orang mungkin mencoba menghindari pembayaran pajak ketika tidak ada langkah-langkah jelas yang dibuat untuk menangani transaksi yang melibatkan otoritas pajak di banyak negara.
Dengan P3B memberikan otoritas pajak negara-negara yang terlibat dengan informasi penting yang dapat mereka tukarkan, mereka berada pada posisi yang lebih baik untuk bekerja sama untuk mencegah penghindaran pajak.
Penghindaran pajak adalah proses dimana individu maupun badan usaha berusaha untuk menghindari pembayaran pajak; namun, penghindaran pajak daripada penghindaran mengharuskan mereka melakukannya dengan cara yang legal.
Meskipun penghindaran pajak tidak melanggar undang-undang negara mana pun, namun hal itu mengurangi jumlah total pendapatan yang dikumpulkan oleh otoritas pajak suatu negara.
Oleh karena itu, otoritas pajak Indonesia dapat bekerja sama dengan otoritas pajak asing melalui P3B untuk membatasi prevalensi penghindaran pajak di negara tersebut ke tingkat yang dapat dikelola dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi negara saat ini.
Siap untuk mendirikan perusahaanmu di Indonesia atau memerlukan jasa perpajakan? Hubungilah kami untuk konsultasi gratis sekarang.
FAQs
Orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT atau salah menyampaikan SPT akan dikenakan 1 sampai 2 kali pajak kurang bayar atau kurungan dari 3 bulan sampai 1 tahun.
Dari tahun 2021, Indonesia adalah bagian dari perjanjian Pajak Berganda dengan 71 negara lainnya. Beberapa negara termuka yang ikut dalam Perjanjian Pajak Berganda dengan Indonesia contohnya adalah, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Australia, Prancis, Jepang, Inggris dan Amerika.
Penandatanganan P3B dengan negara lain terkadang dapat memaksa perubahan undang-undang perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, kebijakan pemerintah mengenai investasi asing langsung terkadang dapat berubah setelah penandatanganan P3B.
Bergantung pada jenis DTA yang ditandatangani, DTA apa pun dapat dianggap usang. Ada kasus ketika suatu negara memperbarui sistem perpajakannya yang akan memerlukan pembaruan satu atau lebih perjanjian pajak dengan negara lain untuk mencegahnya menjadi usang.
DTA dapat dihapuskan jika ada situasi yang tidak menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat. Alasan penghapusan tersebut dapat mencakup penghindaran atau penghindaran pajak oleh investor dari negara tertentu serta alasan hukum lainnya yang mungkin tidak menguntungkan DTA negara yang terlibat.
