Paul Hype Page Logo

Kejahatan Perpajakan Indonesia

What’s in this article
Can’t find what you’re looking for? Talk to our experts today.
SCHEDULE A CALL >

Warga dari seluruh penjuru dunia datang ke Indonesia karena banyak alasan, beberapa datang untuk relaksasi di pantai Bali, dan beberapa datang untuk kesempatan berbisnis di Jakarta, ibu kota dan distrik keuangan dari Indonesia.

Hal ini mengakibatkan Indonesia menjadi populer di kalangan turis, dan menjadi daya tarik untuk bermigrasi dan mengembangkan serta mendirikan bisnisnya di Indonesia. Seperti banyak negara lainnya di dunia, Indonesia memiliki hukum perpajakan dan regulasi yang wajib untuk dipatuhi bagi individu maupun perusahaan.

Saat dunia berjuang melawan kejahatan pajak, Indonesia melakukan hal yang sama dan sejak itu menerapkan undang-undang untuk memerangi kegiatan tersebut.

Apa Kejahatan Pajak yang Umum di Indonesia?

Kejahatan pajak adalah saat pajak hukum yang diberikan telah dilanggar. Kejahatan pajak meliputi namun tidak dibatasi oleh:

  • Tidak melaporkan usaha untuk didaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
  • Kegagalan untuk menyerahkan dokumen seperti:

    • Surat Pemberitahuan Tahunan (Surat Pemberitahuan – SPT)

    • Dokumen Resmi diperlukan

  • Kegagalan untuk melakukan pembayaran untuk pajak wajib
  • Informasi yang tidak lengkap, dipalsukan, atau tidak akurat yang diberikan kepada otoritas pajak
  • Penyalahgunaan atau pengguna tidak sah Pengusaha Kena Pajak
  • Kegagalan atau penolakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan

Hukum yang Mengatur Perpajakan di Indonesia

Hukum perpajakan Indonesia didasarkan kepada pasal 23A tahun 1945 di Undang-Undang Indonesia. Pasal 23A menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi yang diwajibkan kepada seluruh rakyat Indonesia, warga negara asing di Indonesia, dan golongan wajib pajak.

Warga negara asing menjadi golong wajib pajak setelah menempati Indonesia selama komulatif 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, atau seseoarng yang hadir di Indonesia dengan niat untuk menetap.

Pendapatan yang bersumber di Indonesia adalah pajak dengan tarif progresif 5% sampai 30% tergantung dari jumlah pendapatan. Ini hanya berlaku untuk penduduk dan wajib pajak di Indonesia. Sedangkan bagi WNA, orang asing yang bekerja di Indonesia kurang dari 183 hari akan dikenakan tarif standar pajak 20%.

Disarankan untuk meneliti pembebasan pajak karena ada pengecualian yang berlaku untuk individu dan perusahaan yang dapat sangat mengurangi beban pajak dan memungkinkan Anda untuk mendedikasikan diri ke area lain.

Peraturan perpajakan umum yang harus diperhatikan adalah:

  • Undang-undang Pajak Penghasilan (“Undang-undang Pajak Penghasilan/UU PPh”: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang Nomor 17/2000; dan Undang-undang Nomor 36/2008
  • Pajak Pertambahan Nilai ‘Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah’ (“Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”/UU PPN dan PPn BM ): UU No. 8/1983 , diubah I dengan UU No. 11/2000, diubah II dengan UU No. 18 Tahun 2004, Terakhir diubah dengan UU No. 42/2009
  • UU Pengadilan Pajak (“Undang-undang Pengadilan Pajak/UU PP”): UU No. 14/2002
  • Bea Meterai (“Undang-undang Bea Meterai/UU BM”) juga dikenal dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985
  • Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“Undang-undang Pajak Daerah dan retribusi Daerah”) juga dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Dalam hal ada indikasi kegiatan kriminal yang diakui, kasus tersebut akan diputuskan oleh pengadilan negeri jika ada proses pidana yang diperlukan untuk dilakukan.

Beberapa keberatan terkait pajak yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara adalah:

  • Revaluasi aset,
  • Keberatan atas penggabungan telah diajukan dengan nilai buku,
  • Keberatan atas pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan
  • Keberatan terhadap peraturan atau kebijakan kantor pajak atau Direktorat

Hukuman yang Diberikan Kepada Pelanggaran Pajak di Indonesia

Individu, lokal maupun asing, yang telah melanggar hukum perpajakan akan dijatuhkan hukuman yang telah diberikan oleh pemerintah.

Pada kasus ini jika seseorang telah menyalahgunakan NPWP atau PKP, atau melanggar peraturan dengan mengirimkan SPT dengan data yang salah atau informasi yang tidak lengkap untuk mendapatkan kebebasan perpajakan dalam bentuk kompensasi pajak dapat dikenakan sanksi:

  • Hukuman penjara dengan kurun waktu enam sampai dua tahun
  • Denda sejumlah uang yang berjumlah antara dua sampai empat kali jumlah kelebihan uang yang telah diklaim.

Pelanggaran pajak lainnya yang telah dilakukan di Indonesia akan menyebabkan pihak yang berwenang mendapat hukuman:

  • Berisiko dipenjarakan selama enam bulan sampai enam tahun
  • Denda sejumlah uang antara dua sampai empat kali jumlah pajak yang terutang.

Jika pembayar pajak telah melakukan tindakan kejahatan pajak dalam kurun waktu setahun belakang, hukumannya mungkin dapat ditingkatkan menjadi dua kali lipat dari aslinya dan dapat berisiko pidana penjara yang dijatuhkan dihitung sejak pelaku menyelesaikan pidana penjara yang pertama jika telah dijatuhkan pidana untuk tindak pidana sebelumnya.

Peraturan perpajakan Indonesia bisa menjadi sulit

Oleh karena itu kami di sini untuk membantu perusahaanmu dalam perpajakan, membangun perusahaan, audit, dan lainnya- hubungi kamu hari ini untuk konsultasi gratis!

contact us

FAQs

Jika saya mempunyai izin kerja di Indonesia, bolehkah saya membawa keluarga saya ke Indonesia?2022-05-25T13:34:49+08:00

Ya, pemegang izin kerja memenuhi syarat untuk mengajukan visa tanggungan untuk pasangan dan anak-anak mereka jika mereka ingin tinggal di Indonesia bersama Anda.

Apakah Indonesia merupakan tempat kerja dan tinggal yang baik?2022-05-25T13:35:06+08:00

Indonesia mempunyai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, artinya terdapat potensi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai jangkauan luas untuk barang dan jasa dan juga memiliki taraf hidup yang diatas rata-rata.

Di kota Jakarta dan Bali, terdapat komunitas ekspat yang besar karena popular di kalangan turis dan pelancong.

Seberapa ketat undang-undang perpajakan Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain?2022-05-25T13:35:21+08:00

Hukum yang mengatur perpajakan, penghindaran pajak, dan penghindaran pajak sangat ketat di Indonesia. Pemerintah Indonesia sengaja memilih untuk memperketat undang-undang perpajakan negara untuk mencegah calon pelanggar melakukan kejahatan pajak.

Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia untuk menekan angka kejahatan perpajakan?2022-05-25T13:35:34+08:00

Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengurangi tingkat kejahatan perpajakan. Ini terus memodifikasi undang-undang perpajakan negara untuk mencegah orang melakukan kejahatan pajak serta menghukum pelanggar pajak dengan lebih berat. Pihak berwenang Indonesia juga telah meningkatkan intensitas penegakan hukum terhadap kejahatan perpajakan.

Share This Story, Choose Your Platform!

More Business Insights

Got other questions?

Drop us a message on WhatsApp or connect with us through our contact form.

CONTACT US >

Join the discussions

Go to Top