Apa itu regulasi Indonesia?
Di Indonesia, peraturan daerah (bahasa Indonesia: peraturan daerah atau perda) adalah peraturan yang disahkan oleh pemerintah daerah Indonesia dan memiliki kekuatan hukum di daerah tersebut.
Di Indonesia, peraturan daerah (bahasa Indonesia: peraturan daerah atau perda) adalah peraturan yang disahkan oleh pemerintah daerah Indonesia dan memiliki kekuatan hukum di daerah tersebut.
“PT” secara sederhana berarti perseroan terbatas. Itu sebabnya Anda hampir selalu melihat nama perusahaan Indonesia dimulai dengan “PT.”. Ini hanya mengacu pada status tanggung jawab terbatas mereka.
Perseroan Terbatas (LLC) adalah struktur bisnis yang diizinkan oleh undang-undang negara bagian. Sebagian besar negara bagian tidak membatasi kepemilikan, sehingga anggota dapat mencakup individu, perusahaan, LLC lain, dan entitas asing. Tidak ada [...]
Indonesia menerapkan sistem hukum campuran dengan sistem hukum sipil sebagai sistem hukum utama yang diadopsi dari hukum kolonial Belanda. Indonesia juga mengenal sistem hukum adat dan sistem hukum agama (hukum syariah Islam).
Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) mengatur bagaimana perusahaan menjalankan perusahaannya di Indonesia. Sejak UUPT diundangkan pada tahun 2007, belum ada perubahan dan tidak ada peraturan baru [...]
Tidak ada yang namanya “hak cipta internasional” yang secara otomatis melindungi sebuah karya di seluruh dunia. Perlindungan terhadap penggunaan yang tidak sah di negara tertentu tergantung pada hukum nasional negara tersebut.
Upah minimum tahunan Indonesia adalah $1.027,00 dalam Mata Uang Internasional.
Karyawan dibayar dengan pembayaran gaji wajib 13 bulan di Indonesia, yang sering disebut sebagai THR.
Berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, pemutusan hubungan kerja di Indonesia dapat dimulai oleh pemberi kerja melalui pemecatan atau oleh karyawan melalui pengunduran diri.
Prinsip dasar hukum perburuhan Indonesia adalah bahwa pemecatan seorang karyawan harus dicegah dan, dalam beberapa kasus, dilarang. Pada dasarnya, otoritas terkait pada awalnya harus menyetujui setiap pemutusan hubungan kerja.