Dalam beberapa tahun terakhir, nilai rupiah mengalami penurunan. Selama satu dekade terakhir, nilai rupiah telah jatuh dari sekitar 9.000 rupiah ke dolar AS menjadi sekitar, 14.000 rupiah ke dolar AS. Oleh karena [...]
Undang-undang tentang perpajakan di Indonesia, tergantung pada apakah perusahaan tersebut memperkerjakan orang asing. Beberapa pajak utama yang harus dibayar oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia adalah pajak penghasilan orang pribadi untuk [...]
Indonesia mempunyai perkembangan ekonomi terbesar di Asia tenggara, artinya terdapat potensi dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia memiliki Indonesia memiliki berbagai macam barang dan jasa serta standar hidup yang lebih baik. [...]
Pengembalian atau pembayaran terlambat dikenakan sanksi 2% dari jumlah PPNatau denda IDR 500,000. Jika terdapat kasus serius. Dalam kasus aktivitas penipuan yang serius, tanggung jawab pidana mungkin berlaku
PPN adalah komponen penting dalam menghasilkan pendapatan bagi perekonomian negara mana pun. Penegakan yang tepat dapat membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan. PPN yang telah dipungut oleh pemerintah Indonesia juga menyebabkan terjadinya pertumbuhan [...]
Bagi mereka yang tinggal di Indonesia sekarang, PPN sangatlah terjangkau. Maka, sebagian barang dan jasa terjangkau juga. Oleh karena itu, biaya hidup di Indonesia tidak berlebihan karena biaya PPN yang wajar.
Orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT atau salah menyampaikan SPT akan dikenakan 1 sampai 2 kali pajak kurang bayar atau kurungan dari 3 bulan sampai 1 tahun.
Dari tahun 2021, Indonesia adalah bagian dari perjanjian Pajak Berganda dengan 71 negara lainnya. Beberapa negara termuka yang ikut dalam Perjanjian Pajak Berganda dengan Indonesia contohnya adalah, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Australia, [...]
Penandatanganan P3B dengan negara lain terkadang dapat memaksa perubahan undang-undang perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, kebijakan pemerintah mengenai investasi asing langsung terkadang dapat berubah setelah penandatanganan P3B.
Bergantung pada jenis DTA yang ditandatangani, DTA apa pun dapat dianggap usang. Ada kasus ketika suatu negara memperbarui sistem perpajakannya yang akan memerlukan pembaruan satu atau lebih perjanjian pajak dengan negara lain [...]
