Local companies (PTs) which have their shares fully owned by Indonesian nationals or legal entities are legally obliged to give the company a name in Indonesian. However, foreign companies (PMAs) which either [...]
It is possible to change an Indonesian company’s name. However, additional rules might apply that do not apply to companies which have been newly established. For example, the Ministry of Law and [...]
Di Indonesia, frasa, simbol, perangkat, kata, simbol, atau bahkan warna diizinkan secara hukum untuk bermerek dagang. Setiap elemen yang membedakan produk atau layanan dari perusahaan tertentu dari yang berbeda dapat bermerek dagang. [...]
Pendaftaran merek dagang melindungi merek dagang yang akan digunakan pelanggan untuk mengidentifikasi produk dan layanan seseorang. Pelanggan yang telah mendengar atau memiliki pengalaman positif dengan perusahaan tertentu akan dipertahankan melalui penggunaan merek [...]
Undang-undang merek dagang melindungi logo perusahaan segera setelah digunakan untuk tujuan bisnis. Undang-undang tersebut melindungi hak eksklusif seseorang untuk menggunakan logo perusahaan tanpa perlu mendaftar ke lembaga pemerintah mana pun. Pendaftaran logo [...]
Undang-undang perpajakan Indonesia menentukan perusahaan mana di Indonesia yang dianggap sebagai wajib pajak. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang telah berdomisili atau didirikan di Indonesia. Lokasi di mana keputusan komersial dan manajerial perusahaan dibuat [...]
Saat ini, menjalankan bisnis di Indonesia jauh lebih mudah daripada di masa lalu. Peringkat kemudahan berusaha saat ini menempatkan Indonesia di peringkat 73 dunia. Selama 12 tahun terakhir, peringkatnya telah meningkat secara [...]
Perjanjian kemitraan seringkali terlalu kaku untuk diubah. Karena perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian tersebut akan mencegah perusahaan untuk melakukan perubahan segera. Ini adalah salah satu negatif mengenai perjanjian kemitraan. Namun [...]
Perjanjian kemitraan sangat dianjurkan untuk digunakan oleh setiap kemitraan di Indonesia. Selanjutnya, Anggaran Dasar sebagian besar kemitraan menyatakan bahwa formulir perjanjian yang jelas diisi dan dilampirkan selama proses pendaftaran. Semua kemitraan di [...]
Perjanjian kemitraan dapat dibatalkan baik melalui perintah pengadilan atau keputusan bersama mitra. Pembatalan perjanjian persekutuan akan mengakibatkan bubarnya persekutuan. Pergantian peristiwa ini dapat terjadi ketika persekutuan telah menyelesaikan semua tujuan bisnisnya, ketika [...]
