Negara-negara di seluruh dunia telah menciptakan sistem pajak yang harus dipatuhi oleh individu, perusahaan, dan investor. Sistem perpajakan ini dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah masing-masing negara.
Pajak yang biasanya dikenakan di sebagian besar negara termasuk:
Sistem perpajakan Indonesia mengandung berbagai macam pajak yang dikenakan pada orang pribadi, barang, dan perusahaan. Salah satu pajak tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Apa itu Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia?
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada setiap tahap produksi baik barang maupun jasa sampai dengan penjualan produk akhir. Tarif PPN biasa di Indonesia adalah 10% dan dikenakan pada sebagian besar barang dan jasa di Indonesia.
Pemilik bisnis di Indonesia harus sepenuhnya menyadari sistem PPN karena mempengaruhi kegiatan bisnis mereka di seluruh negeri. Ada 3 komponen untuk PPN:
1. Pemungutan PPN
Pemungutan PPN didasarkan pada prinsip akrual yang menyatakan bahwa PPN harus dipungut pada saat penyerahan barang dan jasa kena pajak. Pengiriman mengacu pada transfer kepemilikan dan risiko barang dan terjadi ketika pendapatan pengiriman layanan dapat diukur dengan andal.
Pendapatan atau piutang diakui pada saat terjadi transaksi meskipun pembayaran belum diterima. Pengakuan pendapatan atau piutang diakui dengan diterbitkannya faktur komersial, yang menjadi dokumen sumber pengakuan ini dan dasar pencatatannya.
2. Pengajuan PPN
Pengajuan PPN di Indonesia harus diselesaikan setiap bulan. Pembayaran harus dilakukan dan pengajuan harus dilakukan pada atau sebelum hari terakhir bulan setelah penyerahan kena pajak.
Menurut Direktorat Jenderal Pajak, dasar pengenaan pajak dapat mencakup hal-hal berikut:
3. Pengembalian PPN
Pengembalian PPN juga dapat diklaim di Indonesia. Keputusan tentang restitusi PPN sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut biasanya tergantung pada audit PPN yang dilakukan dalam waktu 12 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian dana.
Permohonan juga dapat disetujui jika tidak ada keputusan yang dibuat oleh DJP. Setelah aplikasi, perusahaan kemudian diminta untuk menyerahkan dokumen pendukung dalam waktu satu bulan ke Direktorat Jenderal Pajak.
Mengapa Indonesia Memerlukan Pajak Pertambahan Nilai
Pengenalan dari Pajak Petambahan Nilai di Indonesia telah membawa banyak keungtungan untuk negara tersebur. Beberapa dari keuntungannya adalah:
Barang yang Tidak Terpengaruh dengan Pajak Pertambahan Nilai
Beberapa barang tidak terpengaruh oleh Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Salah satu dari barang tersebut adalah:
Emas batangan Bijih Sekuritas – tembaga, perak, timah, emas & besi
Energi panas bumi Minyak mentah Gas alam
Nasi Pasir Kerikil
Kedelai Jagung Garam
Coal Sagu F&B disajikan di hotel & restoran
Salah satu jasa yang tidak terpengaruh oleh Pajak Pertambahan Nilai adalah:
Tetap Mematuhi Pajak di Indonesia
Penting bagi individu dan perusahaan yang berencana untuk mendirikan bisnis di Indonesia untuk sadar akan adanya system PPN di tempat tersebut. Kegagalan dalam mematuhi PPN adalah tindakan kriminal terhadap pajak dan dapat dan diancam dengan hukum.
Bisnis harus secara legal
Businesses must also be patuh secara hukum setiap saat berkaitan dengan pengajuan PPN. Tindakan dalam pemalsuan informasi dapat dijatuhkan hukuman besar.
Meskipun bagi sebagian orang mungkin tampak bahwa PPN merupakan beban tersendiri, namun penting bagi perekonomian negara mana pun termasuk Indonesia dengan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bisnis di sana.
Siap untuk menggabungkan perusahaan Anda di Indonesia atau membutuhkan jasa perpajakan?
Hubungi kami untuk konsultasi gratis hari ini
FAQs
Indonesia mempunyai perkembangan ekonomi terbesar di Asia tenggara, artinya terdapat potensi dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia memiliki Indonesia memiliki berbagai macam barang dan jasa serta standar hidup yang lebih baik.
Di kota Jakarta dan Bali, ada komunitas ekspatriat yang besar karena populer di kalangan turis dan pelancong.
Pengembalian atau pembayaran terlambat dikenakan sanksi 2% dari jumlah PPNatau denda IDR 500,000. Jika terdapat kasus serius. Dalam kasus aktivitas penipuan yang serius, tanggung jawab pidana mungkin berlaku
PPN adalah komponen penting dalam menghasilkan pendapatan bagi perekonomian negara mana pun. Penegakan yang tepat dapat membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan. PPN yang telah dipungut oleh pemerintah Indonesia juga menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini pada gilirannya mendorong banyak orang untuk memilih mendirikan perusahaan sendiri di Indonesia.
Bagi mereka yang tinggal di Indonesia sekarang, PPN sangatlah terjangkau. Maka, sebagian barang dan jasa terjangkau juga. Oleh karena itu, biaya hidup di Indonesia tidak berlebihan karena biaya PPN yang wajar.
