Setelah mendirikan perusahaan di Indonesia, beberapa bisnis mungkin akan membeli dan memiliki tanah untuk operasi mereka. Sebuah perusahaan milik asing (PMA) dapat memperoleh tanah dengan dua cara, menurut hukum Indonesia, yaitu:

  • Akuisisi tanah yang tidak terdaftar dan tidak bersertifikat
  • Akuisisi tanah terdaftar adalah hal lain

Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat di Indonesia

Di Indonesia, semua tanah dibagi menjadi dua kategori:

  • Tanah pribadi
  • Tanah publik

Untuk tanah-tanah pribadi, Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan sistem klasifikasi dan pendaftaran hak atas tanah. BPN kemudian akan membuat dan menerbitkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah di Indonesia.

Rincian dalam sertifikat meliputi:

  • Land title rights

  • Hak atas tanah
  • Nama pemegang gelar

  • Luas tanah

  • Periode judul

  • Tanggal pembuatan

  • Masalah keamanan tanah (jika ada)

Cara Memperoleh Tanah di Indonesia

Seorang PMA harus terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi sebelum memperoleh tanah kecuali perusahaan dikecualikan dari persyaratan dalam kondisi tertentu. Izin penempatan memungkinkan PMA atau perusahaan lain untuk membeli tanah dan mendapatkan hak atas tanah tersebut. PMA dapat memperoleh tanah dengan menggunakan izin lokasi.

Memperoleh tanah yang tidak terdaftar di Indonesia lebih sulit daripada pengadaan tanah yang terdaftar karena melakukan penyelidikan latar belakang yang menyeluruh tentang sejarah tanah dapat menjadi suatu tantangan. Sebagai bagian dari pemeriksaan latar belakang, informasi ini, antara lain, akan diselidiki:

  • Sejarah kepemilikan legal atas tanah
  • Dokumentasi lingkungan yang terhubung

Metode yang paling umum untuk memperoleh tanah yang tidak terdaftar adalah melalui penjualan pribadi antara pemilik tanah dan pembeli. Namun perlu diperhatikan bahwa akta peralihan yang ditandatangani di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di lokasi tanah diperlukan untuk pendaftaran pada kantor pertanahan yang bersangkutan.

Sebaliknya, pengadaan tanah yang terdaftar biasanya dilakukan melalui akta peralihan di depan PPAT di lokasi tanah tersebut. Hal ini diikuti dengan pendaftaran dan pencatatan serah terima pada kantor pertanahan yang bersangkutan.

Pemeriksaan tanah untuk tanah yang terdaftar biasanya dilakukan di pengadilan negeri dan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sebelum serah terima selesai. Pemeriksaan ini memungkinkan calon pemilik tanah untuk mengelola sengketa yang ada dengan tepat serta menilai sejarah pengalihan tanah yang bersangkutan.

Hukum Pokok Agraria di Indonesia

Undang-undang Pokok Agraria mengatur tentang tanah dan harta benda di Indonesia. Bagian penting dari undang-undang ini menggabungkan hukum adat serta aturan yang dibuat oleh penguasa kolonial Belanda. Aturan adat mengatur pendaftaran tanah untuk orang Indonesia sebelum Undang-Undang Pokok Agraria diberlakukan, seperti halnya peraturan kolonial Belanda untuk orang asing.

Akibatnya, Undang-Undang Pokok Agraria diberlakukan untuk memberikan satu rezim yang akan menghapuskan dua undang-undang yang menguasai masalah pertanahan sambil juga mempertahankan beberapa prinsip yang relevan dengan undang-undang adat tanah.

Pemerintah berwenang menentukan tujuan penggunaan tanah, hubungan antara tanah dengan orang-orang atau kelompok-kelompok orang perseorangan, dan akibat-akibat perbuatan hukum yang mengenai tanah, menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Corporate Secretarial checker

Apa Hak Atas Tanah di Indonesia?

Hak atas tanah di Indonesia meliputi:

1. Hak kepemilikan

Hak milik adalah hak yang memberikan kepada pemilik tanah hak sepenuhnya atas tanah yang dimilikinya di Indonesia. Ada tanggal kedaluwarsa yang dikenakan pada kepemilikan tanah. Hanya warga negara dan bisnis Indonesia yang berhak atas hak kepemilikan.

Namun, bisnis tersebut tidak termasuk perusahaan milik lokal (PT) atau perusahaan milik asing (PMA). Apabila terjadi pemegang hak milik adalah orang asing pemilik PMA, maka orang asing tersebut harus mengubah hak milik menjadi hak lain.

2. Hak untuk membangun

Hak guna bangunan merupakan hak atas tanah yang paling umum yang sering dimiliki oleh PMA yang berkedudukan di Indonesia. Hak guna bangunan adalah hak yang berkaitan dengan tanah negara. Hal ini memungkinkan pemegangnya untuk menggunakan tanah untuk membangun bangunan tertentu.

Hak untuk membangun diberikan di mana saja sampai dengan 30 tahun; itu juga dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Hak guna bangunan dapat dipegang oleh perorangan atau badan usaha dan dapat dialihkan kepada pihak ketiga lain yang memenuhi syarat selama masih aktif.

3. Hak untuk mengolah

Hak guna usaha adalah hak yang berkaitan dengan tanah negara yang memungkinkan pemegangnya menggunakan tanah yang bersangkutan untuk keperluan pertanian. Ini memiliki validitas antara 25 dan 35 tahun, dengan pembaruan memperpanjang validitas hingga 25 tahun.

4. Hak pengelolaan

Hak pengelolaan adalah hak istimewa yang diberikan pemerintah di mana ia memberi pemiliknya penguasaan tanah. Hanya entitas berikut yang memiliki hak istimewa ini:

  • Instansi pemerintah pusat dan daerah

  • Perusahaan milik negara

  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perseroan terbatas

  • Badan otoritas khusus

  • Badan hukum yang berafiliasi dengan pemerintah

Badan Usaha Milik Negara dapat menjual tanah yang terkait kepada Korporasi PMA dengan menggunakan hak pengelolaannya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan PMA yang bersangkutan akan menjadi bagian dari perjanjian kerjasama jika perusahaan tersebut berkeinginan untuk melakukannya.

Perusahaan PMA akan memperoleh hak untuk menggunakan tanah yang dipermasalahkan serta kemampuan untuk mengajukan hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah tersebut sebagai bagian dari pengaturan tersebut. Hak guna bangunan atas tanah tersebut juga dapat digadaikan kepada pihak ketiga.

5. Hak pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan tanah untuk tujuan apapun serta untuk memungut hasil yang diperoleh dari pemilikan tanah tersebut. Ini tersedia untuk:

  • Warga negara Indonesia
  • Badan usaha indonesia
  • Orang asing yang tinggal di Indonesia

  • Badan usaha asing yang saat ini beroperasi di Indonesia

  • Perwakilan negara asing atau lembaga internasional

  • Instansi & lembaga pemerintah pusat & daerah

  • Lembaga sosial & keagamaan

Jangka waktu hak pakai terbatas dan hak juga dapat dialihkan dalam keadaan tertentu.

Siap untuk menggabungkan perusahaan Anda di Indonesia? Hubungi kami untuk konsultasi gratis untuk pendirian perusahaan, visa, sekretaris perusahaan, dan banyak lagi.

FAQs

Bisakah perusahaan memiliki tanah di Indonesia?2022-04-29T17:07:57+08:00

Warga negara Indonesia dapat memiliki hak-hak ini, seperti halnya badan hukum (seperti PT/Perseroan Terbatas) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, baik untuk 100 persen milik asing, usaha patungan atau 100 persen milik perusahaan Indonesia. 

Bagaimana kondisi pasar perumahan Indonesia saat ini?2022-04-29T17:08:12+08:00

Statistik terbaru menunjukkan bahwa harga rata-rata rumah di 14 kota terbesar di Indonesia meningkat sebesar 0,16% selama periode satu tahun yang berakhir pada akhir kuartal pertama tahun 2019. Selama periode yang sama, terjadi peningkatan penjualan yang signifikan. properti perumahan di Indonesia. Penjualan tersebut meningkat sebesar 23,77%. Namun demikian, terlepas dari statistik ini, harga properti di Indonesia lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya jika disesuaikan dengan pengaruh inflasi. 

Bisakah orang asing memiliki tanah di Indonesia?2022-04-29T17:08:28+08:00

Orang asing diperbolehkan memiliki tanah di Indonesia. Mereka juga memiliki hak untuk membangun di atas tanah tersebut. Hal ini karena pemerintah berpendapat bahwa pemberian hak tersebut kepada orang asing memberikan tingkat kepastian hukum yang signifikan mengenai kepemilikan properti dan tanah. Kepemilikan legal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat investasi properti di seluruh Indonesia. 

Berapa rata-rata harga tanah di Indonesia?2022-04-29T17:08:45+08:00

Di seluruh dunia, harga tanah telah meningkat. Mereka adalah alasan utama mengapa biaya perumahan global telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, hal seperti itu juga terbukti. Namun, tentu saja mungkin untuk membeli tanah dengan harga yang wajar di Indonesia. Di daerah yang paling murah di negara ini, harga tanah mungkin hanya 40 juta rupiah (US$2.800) per 100 meter persegi. Di sisi lain, tanah di daerah yang paling mahal di negara ini mungkin berharga hingga 300 hingga 400 juta rupiah (US$21.200 hingga US$28.300) per 100 meter persegi. 

2022-04-29T17:11:31+08:00November 7, 2019|

Share This Story, Choose Your Platform!

Join the discussions

Go to Top